Diskominfostaper Kabupaten Fakfak Akan Gelar Sosialisasi Keamanan Informasi dan Persandian

Diskominfostaper Fakfak – Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostaper) Kabupaten Fakfak akan menggelar sosialisasi penyelenggaraan urusan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, serta keamanan Informasi dalam rangka penerapan e-goverment di Kabupaten Fakfak, yang rencananya dilaksanakan 30 Juli 2019 mendatang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Persandian dan Statistik Diskominfostaper Kabupaten Fakfak Erwin Dwiputra, S.Sos, M.Si mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan wawasan serta pengetahuan kepada seluruh Perangkat Daerah dan Pemangku Kebijakan di Kabupaten Fakfak.

“Kegiatan Tersebut akan dihadiri oleh Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementerian Kominfo RI “Bambang Dwi Anggono, S.Sos, M.Eng, CEH” dan Direktur Proteksi Pemerintah, Deputi II dari BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) “Ronald Tumpal, S.H., M.H” sebagai Narasumber,”ujar Erwin diruang kerjanya, Kamis (11/7/2019) pagi tadi.

Menurut Erwin kegiatan ini dilaksanakan atas dukungan Bupati Fakfak Dr. Drs. Mohammad Uswanas, M.Si yang telah menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

“Jadi kita harus memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada pak Bupati Fakfak, Dr. Drs. Mohammad Uswanas, M.Si, karena kepemimpinan beliau telah membawa perubahan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Satu hal lagi yang perlu kita ketahui bahwa melalui penerapan Pemerintahan Elektronik atau E-government ini sesuai dengan Strategi dan arah kebijakan serta merupakan salah satu program unggulan Kepala Daerah yang tertera pada RPJMD Kabupaten Fakfak 2016-2021,”kata Erwin.

Dikatakannya, E-Government adalah penggunaan  teknologi informasi oleh institusi – institusi pemerintah yang memungkinkan terjadinya transformasi hubungan dengan warga masyarakat, pelaku bisnis, dan sesama institusi pemerintah.

“System ini juga bermanfaat dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah dengan memberikan manfaat bagi masyarakat dan menyediakan jasa atau pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat,”jelas Erwin.

Erwin juga menjelaskan bahwa, definisi persandian menurut Perka Lemsaneg Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Persandian adalah kegiatan di bidang Pengamanan data/Informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.

“Urusan Persandian saat ini dalam pengamanannya terhadap informasi publik, tidak berfokus pada informasi rahasia. Layanan yang diberikan persandian tidak hanya pada kerahasiaan, namun juga keutuhan, keotentikan, keteraksesan, ketersediaan, dan nir penyangkalan atas informasi dan yang terpenting adalah pelaksanaan keamanan informasi secara menyeluruh,”jelasnya.

Paradigma Persandian, lanjut Erwin, telah berubah, tidak hanya kirim terima berita namun lebih strategis yakni dalam ketersediaan, kerahasiaan, keutuhan data era keterbukaan informasi saat ini. Pelayanan Publik harus lebih cepat dan juga harus lebih murah sehingga mempercepat proses dan waktu dalam segala layanan.

“Oleh karena itu, saya mengharapkan melalui kegiatan sosialisasi ini dapat dimanfaatkan baik oleh seluruh OPD dan jajarannya bersama-sama diskominfostaper untuk meningkatkan pemahaman serta pengetahuan urusan pemerintahan bidang persandian,”ujar Erwin.

Kegiatan ini, tambah Erwin, tujuannya semata agar terciptanya kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Fakfak dan BSSN dalam rangka Penerapan Sertifikat Elektronik untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

“Hal ini merupakan kebijakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya,”tandasnya. [monces]

Kadiskominfo Fakfak Hadiri Workshop Implementasi SIMDA Penerapan dan SIMDA SAKIP di Manokwari

Diskominfostaper Fakfak – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Statistik dan Persandian Kabupaten Fakfak Donald Semuel Henry Wenggi, ST. MM menghadiri Workshop Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) penerapan dan SIMDA Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) di Manokwari, Provinsi Papua Barat.

“Kegiatan ini digelar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat di hotel Aston Niu Manokwari selama dua hari yakni, besok tanggal 9 juli sampai 10 juli 2019, dan tadi pagi pak Kepala Dinas Kominfo sudah berangkat ke Manokwari,”kata Kepala Bidang Kominfo, Nyampen, S.Sos diruang kerjanya, Senin (8/7/209) siang.

Dikatakannya, sesuai undangan, Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian tidak saja sendirian berangkat tapi, juga Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Fakfak, Kepala DPPKAD Kabupaten Fakfak, Kepala Bagian Organisasi dan 1 orang operator.

“Kegiatan ini dilakukan dalam rangka Implementasi SIMDA Perencanaan dan SIMDA SAKIP untuk membantu pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat untuk memenuhi parameter Monitoring Centre for Prevention (MCP), yang diminta oleh Korsupgak KPK, khususnya dalam menindaklanjuti rencana aksi strategis nasional pencegahan korupsi integrasi system perencanaan dan pembangunan berbasis elektronik,”ujarnya. [monces]

Kabupaten Fakfak Bakal Terapkan e-Government

Diskominfpstaper Fakfak – Kabupaten Fakfak merupakan Kabupaten di Provinsi Papua Barat yang akan menerapkan e-Government dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Kesiapan  tersebut  Karena  pada tahun 2018 telah dibangun   infrastruktur dasar yaitu jaringan Fiber Optik Local Area Netwok (LAN) antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan pembangunan  website sub domain fakfakkab.go.id di 36 OPD, dilingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak.

“Direncanakan pada akhir bulan juli akan dilaksanakan launching  penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sekaligus  dilaksanakan Bimtek PNS BOX dan bimtek aplilkasi siMAYA,”kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Statistik dan Persandihan Kabupaten Fakfak melalui Kepala Bidang Kominfo, Nyampen, S.Sos diruang kerjanya, Senin (8/7/2019) siang

Menurutnya, Bimtek PNS Box (Private Network security) Box meliputi pelatihan terkait  sistem keamanan informasi/data  dan interkoneksi  jaringan pemerintah, manajemen bandwidth dan layanan aplikasi dan email

“Sedangkan bimtek Aplikasi siMAYA adalah  penerapan surat menyurat secara elektronik. Dengan  demikian  segala hal  terkait  administrasi dan surat  menyurat, termasuk kearsipan dapat  dilaksanakan  secara lebih cepat,  efektif  dan efisien, karena tidak lagi dilaksanakan secara manual,”ujarnya.

Dijelaskannya, e-Government adalah system pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yang pada prinsipnya inovasi e-Government  adalah untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan dari lembaga pemerintah kepada masyarakat melalui pelayanan online. Selain itu, melalui sistem e-Government, masyarakat bisa ikut mengontrol pekerjaan pemerintah.

“Penerapan e-Government di Indonesia dimulai sejak Tahun 2001 yaitu melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi Telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses  demokrasi, selanjutnya Tahun 2003  terbit kebijakan lagi yaitu  Inpres  Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi Nasional Pengembangan e-Government, dan terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),”jelasnya.

Ditambahkannya, bentuk-bentuk dari penggunaan e-Government adalah e-budgeting, e-procurement, e-audit, e-catalog, e-payment, e-controlling, bahkan hingga e-health. Sistem e-Government ini tidak hanya berdampak bagi masyarakat, tetapi juga bagi pemerintah itu sendiri. Sistem e-Government dapat mendukung kinerja pemerintah dalam bidang government to business, government to citizen, government to government, dan government to employees.

“Dampak positif diterapkannnya sistem e-Government adalah masyarakat dapat menerima informasi laporan  kinerja pemerintah secara aktual dan transparan, rakyat juga bisa dengan leluasa mengakses informasi seputar kinerja pemerintah. Selain itu sistem e-Government juga dapat menekan anggaran biaya. Dengan teknologi online, pekerjaan juga tentunya akan lebih efesien, dari sisi  biaya maupun  waktu,”kata Nyampen.

Nyampen berharap, dengan diterapkannya sistem e-Governmernt yang sangat mudah diakses dan transparan dapat mengarahkan keadaan good and open government di Indonesia, khususnya di kabupaten Fakfak. [monces]