Diskominfostaper Kabupaten Fakfak Akan Gelar Sosialisasi Keamanan Informasi dan Persandian

Diskominfostaper Fakfak – Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostaper) Kabupaten Fakfak akan menggelar sosialisasi penyelenggaraan urusan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, serta keamanan Informasi dalam rangka penerapan e-goverment di Kabupaten Fakfak, yang rencananya dilaksanakan 30 Juli 2019 mendatang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Persandian dan Statistik Diskominfostaper Kabupaten Fakfak Erwin Dwiputra, S.Sos, M.Si mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan wawasan serta pengetahuan kepada seluruh Perangkat Daerah dan Pemangku Kebijakan di Kabupaten Fakfak.

“Kegiatan Tersebut akan dihadiri oleh Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementerian Kominfo RI “Bambang Dwi Anggono, S.Sos, M.Eng, CEH” dan Direktur Proteksi Pemerintah, Deputi II dari BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) “Ronald Tumpal, S.H., M.H” sebagai Narasumber,”ujar Erwin diruang kerjanya, Kamis (11/7/2019) pagi tadi.

Menurut Erwin kegiatan ini dilaksanakan atas dukungan Bupati Fakfak Dr. Drs. Mohammad Uswanas, M.Si yang telah menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

“Jadi kita harus memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada pak Bupati Fakfak, Dr. Drs. Mohammad Uswanas, M.Si, karena kepemimpinan beliau telah membawa perubahan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Satu hal lagi yang perlu kita ketahui bahwa melalui penerapan Pemerintahan Elektronik atau E-government ini sesuai dengan Strategi dan arah kebijakan serta merupakan salah satu program unggulan Kepala Daerah yang tertera pada RPJMD Kabupaten Fakfak 2016-2021,”kata Erwin.

Dikatakannya, E-Government adalah penggunaan  teknologi informasi oleh institusi – institusi pemerintah yang memungkinkan terjadinya transformasi hubungan dengan warga masyarakat, pelaku bisnis, dan sesama institusi pemerintah.

“System ini juga bermanfaat dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah dengan memberikan manfaat bagi masyarakat dan menyediakan jasa atau pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat,”jelas Erwin.

Erwin juga menjelaskan bahwa, definisi persandian menurut Perka Lemsaneg Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Persandian adalah kegiatan di bidang Pengamanan data/Informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.

“Urusan Persandian saat ini dalam pengamanannya terhadap informasi publik, tidak berfokus pada informasi rahasia. Layanan yang diberikan persandian tidak hanya pada kerahasiaan, namun juga keutuhan, keotentikan, keteraksesan, ketersediaan, dan nir penyangkalan atas informasi dan yang terpenting adalah pelaksanaan keamanan informasi secara menyeluruh,”jelasnya.

Paradigma Persandian, lanjut Erwin, telah berubah, tidak hanya kirim terima berita namun lebih strategis yakni dalam ketersediaan, kerahasiaan, keutuhan data era keterbukaan informasi saat ini. Pelayanan Publik harus lebih cepat dan juga harus lebih murah sehingga mempercepat proses dan waktu dalam segala layanan.

“Oleh karena itu, saya mengharapkan melalui kegiatan sosialisasi ini dapat dimanfaatkan baik oleh seluruh OPD dan jajarannya bersama-sama diskominfostaper untuk meningkatkan pemahaman serta pengetahuan urusan pemerintahan bidang persandian,”ujar Erwin.

Kegiatan ini, tambah Erwin, tujuannya semata agar terciptanya kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Fakfak dan BSSN dalam rangka Penerapan Sertifikat Elektronik untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

“Hal ini merupakan kebijakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya,”tandasnya. [monces]

Kadiskominfo Fakfak Hadiri Workshop Implementasi SIMDA Penerapan dan SIMDA SAKIP di Manokwari

Diskominfostaper Fakfak – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Statistik dan Persandian Kabupaten Fakfak Donald Semuel Henry Wenggi, ST. MM menghadiri Workshop Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) penerapan dan SIMDA Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) di Manokwari, Provinsi Papua Barat.

“Kegiatan ini digelar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat di hotel Aston Niu Manokwari selama dua hari yakni, besok tanggal 9 juli sampai 10 juli 2019, dan tadi pagi pak Kepala Dinas Kominfo sudah berangkat ke Manokwari,”kata Kepala Bidang Kominfo, Nyampen, S.Sos diruang kerjanya, Senin (8/7/209) siang.

Dikatakannya, sesuai undangan, Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian tidak saja sendirian berangkat tapi, juga Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Fakfak, Kepala DPPKAD Kabupaten Fakfak, Kepala Bagian Organisasi dan 1 orang operator.

“Kegiatan ini dilakukan dalam rangka Implementasi SIMDA Perencanaan dan SIMDA SAKIP untuk membantu pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat untuk memenuhi parameter Monitoring Centre for Prevention (MCP), yang diminta oleh Korsupgak KPK, khususnya dalam menindaklanjuti rencana aksi strategis nasional pencegahan korupsi integrasi system perencanaan dan pembangunan berbasis elektronik,”ujarnya. [monces]

Kabupaten Fakfak Bakal Terapkan e-Government

Diskominfpstaper Fakfak – Kabupaten Fakfak merupakan Kabupaten di Provinsi Papua Barat yang akan menerapkan e-Government dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Kesiapan  tersebut  Karena  pada tahun 2018 telah dibangun   infrastruktur dasar yaitu jaringan Fiber Optik Local Area Netwok (LAN) antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan pembangunan  website sub domain fakfakkab.go.id di 36 OPD, dilingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak.

“Direncanakan pada akhir bulan juli akan dilaksanakan launching  penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sekaligus  dilaksanakan Bimtek PNS BOX dan bimtek aplilkasi siMAYA,”kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Statistik dan Persandihan Kabupaten Fakfak melalui Kepala Bidang Kominfo, Nyampen, S.Sos diruang kerjanya, Senin (8/7/2019) siang

Menurutnya, Bimtek PNS Box (Private Network security) Box meliputi pelatihan terkait  sistem keamanan informasi/data  dan interkoneksi  jaringan pemerintah, manajemen bandwidth dan layanan aplikasi dan email

“Sedangkan bimtek Aplikasi siMAYA adalah  penerapan surat menyurat secara elektronik. Dengan  demikian  segala hal  terkait  administrasi dan surat  menyurat, termasuk kearsipan dapat  dilaksanakan  secara lebih cepat,  efektif  dan efisien, karena tidak lagi dilaksanakan secara manual,”ujarnya.

Dijelaskannya, e-Government adalah system pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yang pada prinsipnya inovasi e-Government  adalah untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan dari lembaga pemerintah kepada masyarakat melalui pelayanan online. Selain itu, melalui sistem e-Government, masyarakat bisa ikut mengontrol pekerjaan pemerintah.

“Penerapan e-Government di Indonesia dimulai sejak Tahun 2001 yaitu melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi Telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses  demokrasi, selanjutnya Tahun 2003  terbit kebijakan lagi yaitu  Inpres  Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi Nasional Pengembangan e-Government, dan terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),”jelasnya.

Ditambahkannya, bentuk-bentuk dari penggunaan e-Government adalah e-budgeting, e-procurement, e-audit, e-catalog, e-payment, e-controlling, bahkan hingga e-health. Sistem e-Government ini tidak hanya berdampak bagi masyarakat, tetapi juga bagi pemerintah itu sendiri. Sistem e-Government dapat mendukung kinerja pemerintah dalam bidang government to business, government to citizen, government to government, dan government to employees.

“Dampak positif diterapkannnya sistem e-Government adalah masyarakat dapat menerima informasi laporan  kinerja pemerintah secara aktual dan transparan, rakyat juga bisa dengan leluasa mengakses informasi seputar kinerja pemerintah. Selain itu sistem e-Government juga dapat menekan anggaran biaya. Dengan teknologi online, pekerjaan juga tentunya akan lebih efesien, dari sisi  biaya maupun  waktu,”kata Nyampen.

Nyampen berharap, dengan diterapkannya sistem e-Governmernt yang sangat mudah diakses dan transparan dapat mengarahkan keadaan good and open government di Indonesia, khususnya di kabupaten Fakfak. [monces]

RAKORNIS DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK SE-PROVINSI PAPUA BARAT UNTUK MENYAMAKAN DAN MENSINERGIKAN PROGRAM KERJA

Diskominfostaper Fakfak – Bertempat di Aula Hotel Marasrisen Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Rabu 20 Februari 2019 Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik menggelar Rakornis Bidang Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Se-Provinsi Papua Barat, dengan mengangkat tema “ Peran Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik dalam percepatan Integrasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Rakornis dibuka langsung oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda Kabupaten Raja Ampat Muhidin Umalelen mewakili Gubernur Provinsi Papua Barat. Sementara itu Sekretaris Dinas Kominfo Persandian dan Statistik papua Barat dalam (Boy Rumados) selaku Ketua Panitia tahun 2019  menyampaikan maksud dan tujuan diselenggarakan Rakornis adalah guna mensinkronkan program dan kegiatan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Barat  dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan Publik. Sedangkan tujuan Rakornis dapat mengoptimalkan dan meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan dana yang ada dalam rangka mewujudkan pencapaian perencanaan Program Kerja yang efektif dan efisien.

Rakornis Bidang Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat berlangsung selama 2 hari, yaitu tanggal 20-21 Februari 2019 diikuti oleh para Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik, Pejabat Eselon III dan IV serta mendatangkan pemateri dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Manager Telkomsel Branch Sorong.

Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat Menyelenggarakan Sosialisasi SIDASSKEN (Sistem Informasi Data Sektoral Satu Noken) di Kabupaten Fakfak Tahun 2019

Fakfak, Kominfostaper – Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat, Senin ( 25/3/2019) menggelar acara Sosialisasi SIDASSKEN ( Sistem Informasi Data Sektoral Satu Noken ) di Kabupaten Fakfak.

Kegiatan sosialisasi dimulai pada pukul 10.00 WIT, diawali dengan laporan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat, Frans Pieter Istia, S.Sos, MM dan dilanjutkan dengan sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak Drs. Nasrun P. Elake mewakili Pemerintah Kabupaten Fakfak sekaligus membuka acara dengan resmi kegiatan sosialisasi tersebut.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat sebagai narasumber pada kegiatan  ini memaparkan tujuan dari diadakannya sosialisasi SIDASSKEN ini yaitu mewujudkan Portal Satu Data dalam  bentuk Sistem Informasi Data Sektoral Satu Noken Pembangunan Daerah di Provinsi Papua Barat sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam mengoptimalkan hasil pekerjaan serta meningkatkan Komitmen, Kerjasama dan Sinegritas. Kepala BPS Provinsi Papua Barat Endang Retno Srisubiandani. S.Si. MM turut hadir sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi tersebut memaparkan Sistem Informasi Data Sektoral Satu Noken (SIDASSKEN) Propinsi Papua Barat merupakan Sinegritas dan kolaborasi BPS dan Stakeholder di Provinsi Papua Barat, yang nantinya akan menjadi PORTAL SATU DATA khususnya data-data sektoral yang bersumber dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Lembaga, Instansi serta Perguruan Tinggi di lingkungan Provinsi Papua Barat.

Yang mana Bapak Erwin Dwiputra,S.Sos,M.si selaku Plh. Kabid Statistik dan Persandian menambahkan, data merupakan acuan dasar perencanaan pembagunan, pengawasan dan evaluasi untuk menunjang pembangunan daerah kita, Pemerintahan dalam hal ini tiap-tiap OPD dituntut untuk memanfaatkan dan mengelola data sektoral secara maksimal dan akurat melalui Dinas Kominfostaper. Tutur Bapak Erwin Dwiputra,S.Sos,M.si

Sosialisasi ini dihadiri oleh 40 peserta yang berasal dari seluruh OPD, TNI/POLRI, BUMN dan BUMD yang ada di Kabupaten Fakfak.

Diskominfostaper Kabupaten Fakfak selenggarakan “Workshop Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik”

Diskominfostaper – Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostaper) menggelar Workshop Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak, Rabu (10/10) berlangsung di Balai Diklat Pemda Fakfak dan diikuti oleh PPID Utama dan PPID pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak.

Dalam sambutannya mewakili Bupati Fakfak, Asisten III Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Drs. Suriyanto Muchramsyah, M.Si menyampaikan bahwa Pemerintah daerah menyambut baik dan mendukung pelaksanaan workshop Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) badan publik, dan melalui workshop ini diharapkan para pejabat yang telah dilantik dan ditugaskan sebagai PPID dapat lebih memahami tentang pengelolaan dan pelayanan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kabid Komunikasi dan Informatika Diskominfostaper Nyampen, S.Sos selaku ketua panitia penyelenggaran, menyampaikan bahwa workshop ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara di jamin haknya mendapatkan informasi publik, dan setiap badan publik termasuk badan publik pemerintah diwajibkan memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat melalui Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PLID), yaitu PPID Utama dan PPID Pembantu.

Workshop berlangsung dua hari, hari pertama diisi dengan materi tentang Pengelolaan dan Pelayanan Infomrasi Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumnetasi  (PPID) yang dipaparkan oleh narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, hari kedua diisi dengan materi simulasi Penerapan Permohonan Informasi Publik, dan SOP Prosedur Informasi Publik, SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik, yang disampaikan oleh Narasumber dari Anggota Komisioner Komisi Informasi Pusat.

PT. PLN Fakfak Sodorkan Tagihan Ganti Rugi “Tabrakan” Puluhan Juta

Fakfak – Pasca insiden terjadinya tabrakan antara “Hijau Jelita” dan bentangan kabel milik PT.PLN (Persero) Ranting Fakfak, kamis (24/1) kemarin akhirnya menemui jalan perdamaian,setelah kedua kubu yang bertabrakan ini duduk bersama dan menyamakan persepsi, Jumat (25/1) yang dihadiri oleh sejumlah pihak yang berkepentingan.

General Manager (GM)/PT.PLN Persero Ranting Fakfak ketika dihubungan mataradar.com via selulernya menjelaskan, berdasarkan hasil rapat yang melibatkan sejumlah pihak, keduanya “Hijau Jelita” atau SPIL dan Perusahan Listrik Negara (PLN) Ranting Fakfak bersedia menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun tidak mencantumkan “Spesifikasi” penyelesaian secara kekeluargaan dalam surat pernyataan bermeterai 6.000, lengkap dibubuhi tanda tangan masing-masing pihak.

GM/PT.PLN Ranting Fakfak secara gamblang menjelaskan yang tidak tersurat dalam isi pernyataan tertulis tersebut bahwa, atas kesepakatan bersama, pihak SPIL meminta agar pihak PLN mengajukan tagihan berupa ganti rugi dengan nominal nilai uang sehingga menjadi dasar pembayaran,

Rancangan Anggaran Belanja (RAB) tersebut diajukan tidak termasuk biaya pekerjaan dari Kontraktor.

“Tagihan dari PT.PLN Fakfak sekitar 28 Juta lebih, tidak termasuk biaya kerja kontraktor”, Jelas General Manager PT. PLN ranting Fakfak kepada mataradar.com via selulernya.

Untuk tagihan atau biaya pekerjaan ulang kerusakan ulah tabrakan kapal milik SPIL dari Kontraktor mereka akan ajukan sendiri langsung ke SPIL,

“Biaya makan dan tenaga kerjanya diluar RAB yang diusulkan oleh pihak PT. PLN Ranting Fakfak”, Terang kepala PLN Fakfak,

Ditanya deadline pembayaran/ganti rugi tersebut, Kepala PLN mengatakan semuanya tergantung pihak SPIL, pihaknya hanya mempersiapkan (RAB) sesuai permintaan dan telah diajukan, sementara mengenai biaya pemasangan dari kontraktor semuanya diluar RAB PLN dan akan diusulkan terpisah, atas kesepakatan SPIL dan Kontraktor, Ujarnya.

Mengenai gangguan listrik pasca tabrakan tersebut, kepala PT. PLN ranting fakfak mengatakan bahwa setelah kejadian tadi malam pihaknya lembur dan kembali menyalakan lampu diwilayah yang sempat dipadamkan, (Sumber : Mataradar.com)

Tekan Penyebaran Hoaks, Kominfo Pastikan Pembatasan Pesan Terusan WhatsApp Mulai Berlaku 22 Januari

Jakarta, Kominfo – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan keseriusan pemerintah untuk membatasi penyebaran hoaks melalui media sosial, termasuk melalui platform aplikasi pesan instan. 

Setelah melalui beberapa kali diskusi dengan penyedia platform aplikasi WhatssAppp sejak September 2017, Kementerian Kominfo mendapatkan kepastian untuk fitur pembatasan pesan terusan (forward message) pesan maksimal ke lima pengguna lain. 

“Mulai besok, tanggal 21 Januari siang waktu Los Angeles atau 22 Januari Waktu Indonesia Barat, WhatsApp akan membatasi forward hanya maksimal lima,” ungkap Rudiantara usai pertemuan dengan VP Public Policy & Communications WhatsApp, Victoria Grand di Kantor Kementerian Kominfo, Senin (21/01/2018) sore.

Menurut Rudiantara, pembatasan pesan terusan ditujukan untuk membatasi agar konten negatif terutama hoaks tidak menjadi viral. “Saya sendiri, sejak September tahun lalu sudah bicara dengan WhatsApp. Juga dengan pemimpin dari lima negara di dunia. Jadi bukan hanya Indonesia, kita membahas bagaimana melakukan pembatasan penyebaran chat ke pengguna lain (limitation number of WhatsApp message share),” jelas Rudiantara.  

Menurut Menteri Rudiantara, pihak WhatsApp memiliki perhatian yang sama. “Sehingga sejak tahun lalu mereka mengembangkan fitur agar bisa membatasi penyebaran pesan yang negatif,” ungkap Rudiantara.

Menteri Kominfo menyatakan selama dua bulan terakhir, WhatsApp telah melakukan tes versi beta. “Mohon maaf, sebelumnya kami tidak bicara ke teman-teman karena belum tahu hasilnya dan dua bulan terakhir digunakan waktunya untuk melakukan beta test. Sekarang alhamdulillah sudah selesai beta test-nya. Saya sendiri belum coba karena akan berlaku efektif besok,” ungkap Rudiantara. 

Dalam kesempatan itu, Menteri Rudiantara menjelaskan modus penyebaran hoaks menggunakan media sosial dan aplikasi pesan instan. “Modus penyebaran hoaks menggunakan media sosial, posting dulu di FB, kemudian diviralkan melalui WA. Kemudian akun FB yang posting tadi dihapus. Ini yang kita perhatikan number of virality,” papar Rudiantara.

Meskipun demikian, Rudiantara mengakui fitur ini tidak bisa menjamin 100% hoaks tidak akan tersebar. “Tugas kita adalah mitigasi risiko. Bagaimana menekan penyebaran, membuat angkanya serendah mungkin,” jelasnya. 

Di awal perbincangan dengan pekerja media, Menteri Rudiantara menyatakan pemerintah sebenarnya tidak akan membatasi pesan terusan. “Forward tidak terbatas boleh untuk konten positif bukan hoaks. Kita support unlimited forward dengan konten positif,” ungkapnya.

Namun, pembatasan diperlukan karena ditemukenali platform aplikasi WhatsApp ternyata digunakan untuk menyebarkan konten hoaks dan konten negatif lainnya.  “Kalau berkaitan dengan konten negatif atau hoaks akan kita batasi,” tandas Rudiantara.

VP Public Policy & Communications WhatsApp, Victoria Grand menyatakan aplikasi pesan instan WhatsApp disediakan untuk melayani penggunaan one to one.  “Berdasar riset dan diskusi dengan beberapa pemimpin dunia, kami menemukan angka pembatasan lima itu yang paling ideal untuk menghindari penyebaran hoaks,” ungkapnya. (Sumber : Kominfo.go,id)